Ahlan wa sahlan mbak @Nilam Yuliawati di grup diskusi onilne *pemindahan ibu kota simbol kemajuan bangsa?* ✨✨✨
.
Bismillahirrahmanirrahiim,
Alhamdulillah segala puji dan syukur kita panjatkan pada Allah swt yg telah memberikan kita sebuah potensi agar bisa lebih unggul dari mahluk lainnya. Shalawat serta salam semoga terlimpah pada Nabi Muhammad saw, kepada keluarganya sahabat serta kerabat juga kepada kita selaku umatnya..
.
Dan untuk mengefektifkan waktu saya akan memperkenalkan pemateri kita malam ini yg inshaallah sudah sangat mendalami tema yang akan kita bahas dan akan memberikan materi terbaik pada malam ini adapun cv nya adalah sebagai berikut.
.
Nama : Nilam Yuliawati S.E
TTL : xx xx xxxx
Alamat : Jakarta
Pendidikan terakhir : S1 Ekonomi Univ Jenderal Soedirman
Amanah saat ini: Staff PP KAMMI biro kesekretariatan.
.
Baik mbak fany, terima kasih sebelumnya sudah diberi kesempatan utk bisa diskusi bareng temen-temen KAMMI Kuningan...
.
Sebelumnya izinkan sy memperkenalkan diri,
Saya Nilam Yuliawati,
Saat ini bekerja di Bappenas, nyambi di Yayasan Nirunabi dan PP KAMMI 2018-2019.
.
Disclaimer:
- materi yg akan disampaikan adalah terbuka untuk publik, tetapi bukan suatu hal yg mutlak, karena sifatnya hanya kajian/perencanaan.
.
Untuk memudahkan diskusi berikut ini sy buat poin-poin pentingnya:
1. Alasan pemindahan Ibu Kota Negara, mengapa harus pindah?
2. Ibu Kota Negara baru simbol identitas bangsa?
3. Dampak pemindahan Ibu Kota Negara
.
Wacana pemindahan Ibu Kota memang sudah sering dibicarakan sejak zaman Soekarno. Indonesia pernah pindah ibu kota beberapa kali, ke Yogyakarta, Bukittinggi.
Bahkan di tahun 1957 Ir. Soekarno pernah merencanakan pindah Ibu kota ke Palangkaraya.
.
Pemindahan tsb disebabkan karena kondisi negara yang genting, menghadapi penjajah Belanda.
.
Jika kita melihat sejarah Jakarta, (dulu Batavia 1619) Batavia (1619) dipilih dan dibangun oleh Dutch East India Company (VOC), sebagai kota pelabuhan untuk perdagangan hasil pertanian dan perkebunan (spices). VOC menetepkan Batavia sebagai pusat administrasi pemerintahan.
.
Jadi, bisa dibilang Batavia (Jakarta) merupakan kota warisan Belanda yang kemudian ditetapkan menjadi ibu kota, dan disetarakan sebagai Provinsi.
.
Lalu seperti topik diskusi pemindahan Ibu kota simbol identitas bangsa?
.
Bisa jadi demikian,
Indonesia memerlukan Ibu Kota yang merepresentasikan identitas dan persatuan bangsa dan merefleksikan kebhinekaan Indonesia.
Hal tersebut sudah disadari oleh para Presiden terdahulu.
.
Tahun 1980 Pres Soeharto mewacanakan pemindahan Ibu Kota ke Jonggol.
Lalu tahun 2010, Pres SBY pernah mewacanakan pindah Ibu Kota ke Palangkaraya.
Dan sekarang Pres Jokowi ingin memindahkan Ibu Kota ke wilayah tengah Indonesia dan di luar Pulau Jawa.
.
Sebelumnya, keputusan pemindahan Ibu Kota bukan hal yang tiba-tiba.
Kajian sudah dilakukan sejak 2017. Meliputi aspek geologi, geografis, ekonomi, sosial, budaya, hankam.
.
Lalu pertanyaannya kemudian, mengapa Pres Jokowi menetapkan wacana pemindahan Ibu Kota menjadi rencana kebijakan?
.
Beberapa alasan yang disampaikan, (seperti diberitakan banyak media):
1. Pertumbuhan urbanisasi yang sangat tinggi, dengan konsentrasi penduduk terbesar di Jakarta dan Jabodetabekpunjur. Bahkan di tahun 2017, Jakarta menjadi ranking 9 kota terpadat di dunia (WEF, 2017).
.
Dimana sekitar 57% penduduk Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa. Pulau jawa memiliki jumlah penduduk tertinggi, 56,56% dari total jumlah penduduk Indonesia, sementara itu daerah-daerah lain memiliki jumlah penduduk sangat rendah (<10 kecuali="" p="" pulau="" sumatera.="">.
2. Kemacetan Tinggi dan Kualitas Udara yang Tidak Sehat di Jakarta. Jakarta rangking 1 sebagai kota dengan kualitas udara terburuk di dunia (Data AirVisual, Agustus 2019).
.
Dimana indeks kemacetan terdapat di peringkat ketujuh dari 403 kota yang disurvey di 56 negara (Tomtom, 2018). Rasio infrastruktur jalan 6.2% dari luas wilayah (ideal 15%). Kerugian ekonomi akibat kemacetan meningkat dari Rp 56 Triliun per tahun di 2013 (PUSTRAL UGM 2013) menjadi Rp 65 triliun per tahun (World Bank 2017).
.
3. Jakarta Rawan Banjir Tahunan, Tanah Turun dan Muka Air Laut Naik. 50% wilayah Jakarta memiliki tingkat keamanan banjir rendah.
.
Dimana penurunan muka air tanah di daerah utara rata-rata 7,5 10 cm/tahun. Tanah turun 35-50 cm (2007-2017), titik terparah di wilayah Cengkareng 69 cm, dan Penjaringan-Pluit 94 cm
Muka Air laut akan naik 25-50 cm tahun 2050. (LIPI, Tri Nuke P 26 Juli 2019).
Jakarta terancam bahaya human pandemic akibat sanitasi terburuk (Llyod’s City Risk Index 2015-2025).
.
4. Konversi lahan terbesar di Pulau Jawa. Pulau Jawa mengalami penurunan luasan lahan pertanian sebesar 0,93% (tahun 2013-2016).
.
[14/9 21.31] +62 857-2483-7062: 5. Krisis Ketersediaan Air di Pulau Jawa. Sebagian besar wilayah Pulau Jawa sudah mengalami krisis ketersediaan air bersih.
[14/9 21.31] +62 857-2483-7062: Terutama di Jakarta dan Jawa Timur..
[14/9 21.33] +62 857-2483-7062: 6. Aktivitas ekonomi sangat terkonsentrasi di Jawa tercermin dari share PDRB 58,48%.
Pertumbuhan Ekonomi di Kawasan Barat Indonesia 5,41%, lebih tinggi dibandingkan dengan Kawasan Timur Indonesia 4,94%.
[14/9 21.33] +62 857-2483-7062: Dimana share PDRB Jabodetabek terhadap PDB Nasional 20,85%.
[14/9 21.35] +62 857-2483-7062: Jakarta menanggung beban yang begitu berat, sebagai pusat bisnis, perdagangan, keuangan, sekaligus pusat pemerintahan di dalamnya..
Sehingga untuk mengurangi beban Jakarta, salah satunya dengan memindahkan pusat pemerintahan ke luar Jakarta (luar Jawa).
[14/9 21.39] +62 857-2483-7062: Sampe sini ada pertanyaan yang relevan?
[14/9 21.41] +62 858-7259-4787: sila yang mau bertanya terkait pembahasan pertama bisa japri dengan format _Nama_Asal komisariat_Asal kammda_pertanyaan πππ
[14/9 21.43] +62 857-2483-7062: Mengapa memilih Kalimantan Timur sebagai calon Ibu Kota Negara Baru (IKNB)?
[14/9 21.45] +62 857-2483-7062: Beberapa hal yang menjadi pertimbangan:
1. Lokasi strategis tepat berada di tengah Indonesia secara geografis.
2. Lokasi bebas gempa dan tsunami.
3. Ketersediaan lahan luas milik negara
[14/9 21.47] +62 857-2483-7062: Dan dari pertimbangan tsb, Kaltim yang memiliki skor tertinggi di antara 2 calon IKNB lainnya (Kalteng dan Kalsel).
[14/9 21.51] +62 857-2483-7062: Kaltim dipilih karena aksesibilitas lokasi tinggi, terdapat 2 kota besar di Kaltim, Balikpapan dan Samarinda.
- Didukung oleh 2 Bandara. Dilayani oleh 2 Pelabuhan.
- Ketersediaan air permukaan sedang, dilayani oleh 2 waduk yaitu waduk Sepaku-Semoi dan Samboja, dan DAS Mahakam. Ketersediaan lahan luas.
- Struktur kependudukan sangat heterogen, potensi konflik rendah, dan terbuka terhadap pendatang.
- Dari sisi pertahanan, dapat didukung oleh Tri Matra Terpadu (Darat, Laut, dan Udara).
[14/9 21.54] +62 857-2483-7062: Namun ada juga beberapa kelemahan Kaltim dibanding 2 lokasi lainnya:
- Daya dukung air tanah rendah dan sedang
- Bentang lahan umumnya bergelombang hingga berbukit.
- Keterbatasan lahan pengembangan di sisi timur karena padatnya investasi eksisting di bidang pertambangan batubara dan migas.
- Terdapat potensi kebakaran batubara
[14/9 22.01] +62 857-2483-7062: Pertanyaan: apakah Jokowi termasuk presiden yg akan membatalkan kepindahan ibu kota juga?
[14/9 22.03] +62 857-2483-7062: Kalau dilihat dari sisi politis, Jokowi tidak akan membatalkan rencana tsb. Kemungkinan besar yang akan membatalkan adalah presiden selanjutnya (in case next president adalah oposisi).
[14/9 22.05] +62 857-2483-7062: Apakah pindah IKN harus dilakukan terlebih dahulu mengingat banyaknya permasalahan negara seperti utang negara, impor dan SDM lainnya? permasalahan masyarakat di nomor berapakah?
[14/9 22.05] +62 857-2483-7062: jawabannya hanya Pres Jokowi yang tau π
[14/9 22.08] +62 857-2483-7062: Pertanyaan selanjutnya terkait biaya pemindahan IKN, ada beberapa digabungkan aja ya..
[14/9 22.13] +62 857-2483-7062: sebelum menjawab terkait pembiayaan IKN, ada beberapa asumsi yang digunakan.
1. Jumlah bangkitan penduduk, skenario I 1,5 juta
2. Luas lahan 40.000 ha
Sehingga estimasi biaya pembangunan infrastruktur dsb Rp466,06 T.
Dari jumlah tsb 19,2% dibiayai oleh APBN, 54,4% skema kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (BUMN dan swasta) dan 26,4% dari swasta.
[14/9 22.15] +62 857-2483-7062: Bagaimana dengan utang negara ?
[14/9 22.20] +62 857-2483-7062: Utang merupakan konsekuensi dari kebijakan fiskal ekspansif, yang dianut Indonesia saat ini. Tujuan adanya utang untuk menutup defisit APBN. Saat ini rasio utang berkisar 29,8% PDB (batasan UU Keuangan Negara maks 60% PDB).
Saat ini defisit APBN 1,9%PDB (batasan UU maks. 3% PDB).
Adanya pemindahan IKN diperkirakan akan menambah defisit PDB. Perihal angkanya berapa, perlu dihitung dalam-dalam.
[14/9 22.21] +62 857-2483-7062: Dislaimer: saya bukan penganut teori utang untuk menutup defisit negara.
[14/9 22.22] +62 857-2483-7062: Dari penjelasan Menteri Bappenas, biaya pemindahan IKN tidak akan membebani APBN dan prioritas pembangunan lainnya. Benar atau tidak? Silahkan dikaji lebih lanjut..
[14/9 22.27] +62 857-2483-7062: Membangun ibu kota baru membutuhkan waktu dan biaya yg tinggi?
Ya betul, bahkan untuk membangun BSD yang terbilang kecil saja butuh waktu sekitar 25 tahun dan biaya ratusan triliun.
[14/9 22.28] +62 857-2483-7062: Bagaimana sistematika pendanaan yg dilakukan untuk pemindahan ibu kota?
Ada 3 tadi, melalui APBN (belanja K/L), Kerjasama Pemerintah Badan Usaha, dan Swasta murni.
[14/9 22.30] +62 857-2483-7062: Tidak semua aspek yang dikaji ada dalam alasan pemindahan ibukota itu, apakah ada alasan yang lebih mengena ke aspek" yang dikaji?
Ada, tapi tidak bisa diungkapkan semua disini.
[14/9 22.31] +62 857-2483-7062: Menjawab pertanyaan ini, apakah nilai positif pemindahan ibukota lebih banyak dan nilai negatifnya?
[14/9 22.35] +62 857-2483-7062: Dampak positif:
1. Pemindahan IKN ke Kalimantan akan meningkatkan perdagangan antar wilayah, di dalam provinsi ibu kota baru, dan antar provinsi di Indonesia. Lebih dari 50% wilayah Indonesia akan merasakan peningkatan arus perdagangan jika Ibu Kota Negara dipindah ke Provinsi yang memiliki konektivitas dengan provinsi lain yang baik.
2. Pemindahan ibukota negara ke provinsi baru akan menciptakan dorongan investasi yang lebih luas pada wilayah lain. Akan tercipta lapangan kerja baru, aktivitas ekonomi baru.
3. Pemindahan ibu kota negara akan meningkatkan output beberapa sektor non-tradisional, terutama Sektor Jasa
[14/9 22.39] +62 857-2483-7062: 4. Pemindahan IKN akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 0,1% - 0,2%
5. Menurunkan kesenjangan antar kelompok pendapatan, karena Kenaikan pendapatan sektor padat karya (1,37%) lebih besar dari kenaikan pendapatan sektor padat modal (0,23%).
6. Investasi pembangunan ibu kota baru akan memberikan efek pengganda terhadap perekonomian nasional sekitar: 2,3x (output multiplier) dan 2,9x (employment multiplier).
[14/9 22.42] +62 857-2483-7062: Beberapa dampak negatif yang bisa diidentifikasi:
1. Akan ada penurunan output dari sektor logam, semen, minyak, kimia kayu, tambang, dan kehutanan
2. Timbulnya kecemburuan di beberapa provinsi di Indonesia yang masih terbilang rendah pertumbuhan ekonominya
[14/9 22.43] +62 857-2483-7062: Pertanyaan selanjutnya,
Ketika kalimantan dijadikan ibukota sangat memungkinkan akan hilangnya fauna dan flora serta sumber oxsigen terbesar lambat laun akan menipis di tambah lahan yang dibutuhkan sekitar 40.000 hektar ini sangat luas.
Apakah dengan pemindahan ibukota akan menyelesaikan masalah,serta apakah akan menjamin lapangan pekerjaan itu sendiri serta apa alasan yang paling kongkrit sehingga kalimantan dijadikan ibukota mengapa tak dipindahkan dimedan saja,riau atau papua??
[14/9 22.47] +62 857-2483-7062: Kaltim dipilih sebagai calon lokasi IKNB karena dari sisi ketersediaan lahan sangat memenuhi, dan sesuai dengan keinginan visi presiden Indonesia-sentris, bukan jawa-sentris.
Papua wilayah yang konfliknya cukup tinggi. Sedangkan IKN harus di lokasi yang rendah konflik.
[14/9 22.51] +62 857-2483-7062: Apakah pemindahan ibu kota hanya pengalihan isu dan ataukah ini menujukan kegagalan pemerintah baik secara lingkup pekerjaan,keamanan serta perekonomian ?
[14/9 22.53] +62 857-2483-7062: Mungkin saja iya. Tapi sepengetahuan saya, tujuan adanya isu pindah IKN untuk pemerataan ekonomi, dan mengundang investor maupun masyarakat utk berpartisipasi dalam pembangunan IKN baru..
[14/9 22.54] +62 857-2483-7062: Bagaimana nasib hutan di Kalimantan?
[14/9 22.57] +62 857-2483-7062: Sepengetahuan sy, lokasi yang akan dibangun pusat pemerintahan di IKNB adalah lahan kosong, di luar hutan. Tahura Soeharto kondisinya sudah sangat menyedihkan. Dengan adanya pembangunan IKN, rencananya Tahura tsb akan diperbaiki, dihijaukan kembali.
[14/9 23.01] +62 857-2483-7062: terkait isu penjualan lahan di Kalimantan untuk membiayai IKN itu tidak sepenuhnya benar.
Memang ada skema pemanfaatan aset yang akan digunakan dalam pembiayaan IKN. Penjualan lahan berarti pemindahtanganan, dibolehkan menurut UU. Namun perlu kajian dan pertimbangan matang jika menggunakan skema pemindahtanganan, jangan sampai melanggar UUD 1945.
[14/9 23.04] +62 857-2483-7062: Skema pemanfaatan aset yang dimaksud bisa berupa sewa, bangun guna serah, bangun serah guna, kerjasama pemanfaatan, kerjasama penyediaan infrastruktur.
[14/9 23.06] +62 857-2483-7062: Pertanyaan: Bagaimana mungkin bisa bekerja sama dengan BUMN di tengah ancaman bangkrut?
[14/9 23.09] +62 857-2483-7062: BUMN didirikan salah satunya untuk menjadi agen pembangunan, melaksanakan penugasan yang diberikan oleh pemerintah. Karena tujuan BUMN tidak hanya profit, tapi juga public service.
Sehingga sangat dimungkinkan Pemerintah bekerja sama dengan BUMN membangun IKNB.
BUMN bisa mendirikan konsorsium dengan Badan Usaha lain (swasta maupun asing) untuk memperkuat likuiditasnya.
[14/9 23.11] +62 857-2483-7062: Pertanyaan : Apakah pindanya ke kalimantan menguntungkan china karena di sana banyak etnis tiongkok belum yg dari malaysia bisa saja pindah negara ?
Dan apakah menguntungkan china pasti investasi dan pekerjanya dari china ?
[14/9 23.16] +62 857-2483-7062: Lima etnis terbesar di Kaltim yaitu Jawa 30,2%, Bugis 20,6%, Banjar 12,4%, dayak 9,3% dan Kutai 7,7%.
Kemungkinan ada tambahan etnis pasti ada. Dan ini yang harus diantisipasi, agar pertumbuhan penduduk tidak seperti Jakarta saat ini.
Investasi terbuka lebar untuk para pemodal, tidak terkhususkan untuk China. Karena jika melihat statistiknya, China bukan termasuk negara pendonor terbesar Indonesia.10>